Pendaftaran Guru dan Siswa untuk Sekolah Rakyat Resmi Dibuka Bulan Ini

,


Jakarta


Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengkonfirmasi proses perekrutan guru atau
guru
untuk
Sekolah Rakya
Akan dibuka bulan ini bersamaan dengan penerimaan murid baru yang akan belajar di institusi tersebut. Dia mengatakan bahwa seluruh tahap rekrutmennya bertujuan untuk diselesaikan sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli nanti.

“Ya ini proses
Insya allah
Diharapkan bulan April ini, selesainya pada akhir Mei,” ujar Saifullah ketika ditemui di kantor pusatnya, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025.

Saifullah menyebut bahwa terdapat 53 sekolah rakyat yang akan siap dibuka pada tahun ajaran 2025/2026. Sebagian dari sekolah-sekolah tersebut tersebar di Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, Kalimantan, Aceh, sampai Papua.

Ia mengungkap semua mekanisme penerimaan guru hingga kurikulum pembelajaran di Sekolah Rakyat itu akan disepakati oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Sosial pada siang ini, Rabu, 9 April 2025. “Hari ini nanti kita akan ketemu Kementerian PU di sini. Kira-kira nanti jam 12 siang ini. Kita juga akan lakukan koordinasi dengan Satgas Kurikulum dan Rekrutmen Guru-Siswa itu,” kata Saifullah.

Menurut Saifullah, para guru yang akan dipilih untuk mengajar di Sekolah Rakyat berasal dari pendidik-pendidik yang telah menyelesaikan Program Sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Nanti mereka akan ditugaskan melalui perjanjian kerja pribadi dan bukan merupakan bagian dari pegawai negeri sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemerintah memilih untuk tidak mendelegasikan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak (PPPK) ke Sekolah Rakyat lantaran sebagian besar dari mereka telah berdinas di wilayah-wilayah tersebut. “Biasanya, banyak tempat yang kurang gurunya. Oleh karena itu, fokus kita adalah agar tidak mengalihkan perhatian pada pengajar-pengajar yang sudah ada di desa-desa,” jelas Saifullah.

Sekarang ini, Presiden Prabowo Subianto berniat mendirikan 200 Sekolah Rakyat, yaitu suatu proyek pendidikan tanpa biaya yang bertujuan menyediakan layanan pendidikan bermutu tinggi kepada kelompok ekonomi lemah. Ke depannya, Sekolah Rakyat tersebut bakal mirip dengan institusi asrama atau boarding school. Selanjutnya, semua keperluan para siswa di Sekolah Rakyat seperti pakaian seragam, makanan, tempat menginap, perlengkapan belajar, serta hal-hal lainnya akan sepenuhnya dibiayai oleh negara sebesar 100%.

Proses seleksi calon siswa dilakukan dengan menggabungkan data dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Anak-anak yang berasal dari keluarga termasuk dalam desil 1 dan 2 (kelompok ekonomi terendah), namun belum terekam dalam database Dapodik, diberikan hak untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.

“Jika mereka belum terdaftar di Dapodik, artinya mereka merupakan siswa yang telah putus sekolah. Oleh karena itu, sistem ini tidak akan merekrut peserta didik dari kelompok tersebut,” jelas Saifullah.

Nabiila Azzahra

bersumbang dalam penyusunan artikel ini.