Alhamdulillah: Rini Berikan Klarifikasi Terkait PPPK & CPNS Tahun 2024

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menginstruksikan kepada semua instansi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk segera melaksanakan simulasi percepatan pengangkatan PPPK 2024 dan CPNS 2024.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, penanganan pengangkatan CPNS 2024 Dan untuk PPPK 2024 pada fase kali ini perlu mengikuti jadwal yang telah diperbarui serta disesuaikan dengan persiapan setiap lembaga.

Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus selesai paling cepat di bulan Juni 2025.

Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus selesai paling telat di bulan Oktober 2025.

Berita Bahagia Ini Telah Dikirim ke Grup WA untuk PPKP dan CPNS Tahun 2024

“Agar bisa melanjutkan rencana perekrutan ini, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan analisis dan simulasi sambil selalu memperhatikan kesiapan mereka sendiri dalam memenuhi syarat-syaratnya. Hal itu bertujuan supaya proses penunjukan pegawai baru tersebut dapat berlangsung tepat waktu seperti yang sudah direncanakan,” ungkap Menteri Rini saat menghadiri Rakor Peningkatan Kelancaran Perekrutan CPNS Tahun 2024 di instansi pemerintahan pusat, acara diselenggarakan secara virtual pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

Pertemuan kerja ini dihadiri oleh semua sekretaris, sekretaris jenderal, serta sekretaris utama dari berbagai kementerian, badan, dan lembaga pemerintah tingkat nasional.

Di samping itu, turut serta Sekretaris dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung Muda yang bertanggung jawab atasBidangan Pembinaan, dan Asisten Kapolri untuk Urusan Sumber Daya Manusia.

Menteri Rini mengemukakan pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya seluruh lembaga pemerintahan tetap memelihara prinsip meritokrasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Guru PPPK Mengajar di Sekolah Swasta? Sedangkan yang Negeri Masih Kurang

Kementerian PANRB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan membantu proses perekrutan asalkan setiap lembaga sudah menunjukkan kemampuan mereka untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Langkah ini telah menjadi suatu keputusan yang sangat tepat berdasarkan harapan-harapan yang kami terima sebelumnya; oleh karena itu, kontribusi aktif dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah saat ini sangat diperlukan,” jelas Rini, seperti disampaikan melalui rilis Humas KemenPANRB.

Lebih Cepat Sangat Baik

Menteri Rini menginginkan semua pemimpin departemen yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia dan kepegawaian untuk dengan cepat melaksanakan instruksi presiden. Instruksinya tercantum dalam surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara bernomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025, berkaitan dengan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari persyaratan anggaran tahun fiskal 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah Tentang Perekrutan PPPK dan CPNS Tahun 2024, Sempurna

“Pastikan semua CASN yang telah lulus seleksi dapat diangkat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, lebih cepat sangat baik,” tegas Bu Rini.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana mengatakan bahwa penunjukan ini merupakan prioritas utama bagi Kementerian PANRB.

Reni menjelaskan bahwa Kementerian PANRB telah mengevaluasi kemampuan siap sedia, yang meliputi aspek keuangan.

Akan tetapi, masih dibutuhkannya sebuah platform untuk menyelaraskan pemahaman. Sejak tanggal efektif (TMT) kini tidak lagi serempak, melainkan menggunakan istilah ‘paling lambat’.

“Untuk mereka yang telah siap, dan untuk lembaga yang memenuhi kriteria, proses perekrutan sudah dapat dilakukan,” jelas Reni.

Di perspektif yang berbeda, pihak berwenang sedang mengatur ulang ASN dan posisi mereka. Pengelolaan ini berturut-turut setelah terjadinya pembagian tugas lembaga-lembaga tersebut. Klasifikasi pekerjaan didasarkan pada kategori, tingkatan, serta kemampuan para pegawai.

Aba Subagja, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi di Kementerian PANRB, menyatakan bahwa penugasan CPNS disesuaikan berdasarkan divisi tempat mereka bekerja serta jenis posisi masing-masing.

“Penasihat hukum ditempatkan di satuan kerja lain berdasarkan kebutuhan yang sejenis dan mempunyai peran yang sama,” terang Aba.

Pengalihan pegawai CASN ke bagian kerja lain dikarenakan adanya kelimpahan tenaga manusia, bisa disesuaikan dengan keperluan instansi tersebut.

Aba menyebutkan bahwa lembaga tersebut juga melaksanakan perubahan Administrasi dalam proses perekrutan dan penempatan.

“Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) harus diserahkan sebelum batas waktu penunjukan CASN,” tegas Aba.

Secara teknis, menurut penjelasan Deputi Bidang Pelaksanaan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Aris Windiyanto, para peserta yang berhasil dalam proses seleksi akan ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling terlambat pada tanggal efektif mulai tugas 1 Juni 2025. Sedangkan usulan untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS harus diserahkan paling telat pada 10 Mei 2025.

“Tanggal mulai tugas tetap untuk penerimaan CPNS adalah pada awal bulan setelah usulan pencatatan NIP diserahkan kepada BKN,” terangkan Aris.

Instansi diminta untuk mengajukan secepatnya agar bisa diselesaikan tepat pada waktunya.

SC : (sam/jpnn)