Kritik Muhammadiyah Terhadap Perayaan Lebaran oleh Mentri di Pulau Rempang

Andinesia


,


Jakarta


– Anggota Divisi Politik Sumber Daya Alam dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Daya Alam Parid Ridwanuddin, mengecam metode komunikasi yang digunakan oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara kepada masyarakat yang terpengaruh oleh Proyek Strategis Nasional (PSN).
Rempang
Eko Kota. Menurut Parid, langkah-langkah yang dilakukan Iftitah untuk melakukan dialog dan menyambut Idul Fitri bersama penduduk di Rempang dari tanggal 29 sampai 31 Maret 2025 merupakan suatu bentuk dominasi pemerintahan. “Situasi ini menunjukkan bagaimana pihak pemerintah secara halus mencoba meyakinkan masyarakat,” ungkap Parid saat ditemui oleh Tempo pada hari Senin, tgl 31 Maret 2025.

Safari Iftitah yang berlangsung selama tiga hari di Rempang terkait dengan agenda tersebut.

melakukan program migrasi dalam negeri. Pihak pemerintahan menganggap bahwa hal ini adalah solusi bagi masalah implementasi PSN di daerah tersebut.


.

Iftitah menyatakan bahwa tak terdapat paksaan dalam skema transmigrasi setempat. Dia mengonfirmasikan kehadirannya adalah untuk mendengarkan pendapat masyarakat dan bertukar pikiran saja. Baginya, proses transmigrasi perlu dijalankan atas dasar kemauan sendiri para peserta.

Meskipun demikian, Parid mengatakan bahwa dialog atau pernyataan tanpa paksaan akan tetap percuma jika pemerintah tak melakukan evaluasi mendalam tentang proyek Rempang Eco City. Terlebih lagi, proyek tersebut telah menciptakan konflik pertanian serta penyerangan terhadap masyarakat setempat. “Pernyataan bebas dari tekanan seharusnya diiringi oleh usaha pemerintah untuk memastikan agar proyek Rempang Eco City tidak dilanjutkan,” ungkap Parid.

Parid — yang sekaligus menjadi pendukung masyarakat Pulau Rempah — menyatakan bahwa kebijakan transmigrasi bagi warga Rempah patut dipertimbangkan kembali. Dia menambahkan, “Mengapa kita lebih cenderung mendukung proyek berkelanjutan besar yang memiliki risiko perselisihan cukup tinggi?” ungkap individu tersebut, mantan Manager Kampanye Pantai dan Laut dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional.

Parid menganggap bahwa tak terdapat kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menerapkan program transmigrasi. Menurutnya, jika paksa berpindah demi transmigrasi, hal tersebut dapat menyebabkan guncangan dalam aspek ekonomi dan budaya. Begitu katanya kepada Parid.

Sebelumnya, Parid juga menegaskan bahwa program transmigrasi lokal tidak dapat menjadi jawaban bagi permasalahan yang ada di Rempang. Awalnya, sumber utama konflik di Rempang adalah ketidakjelasan aturan hukum bagi warga setempat. “Warga dipaksa mundur demi kepentingan proyek nasional penting tersebut,” ungkap Parid.

Di samping itu, ia mengungkapkan bahwa proyek transmigrasi telah menyimpang dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang PSN. Jika pihak pemerintahan sungguh-sungguh serta mendukung rakyat, lanjutnya, tinjauan terhadap PSN Rempang dan PSN lainnya seharusnya dilaksanakan dengan tepat. “Jika pernyataannya tersebut memang serius, bukan sekadar omong kosong,” tutur Parid.

Meskipun demikian, Rempang Eco City tetap tercantum dalam daftar Prioritas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo. Walaupun tidak termasuk dalam list 77 proyek strategis nasional seperti yang dijelaskan lewat Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2025, namun Rempang Eco City masih menjadi bagian dari perencanaan dan dicantumkan pada Lampiran IV regulasi tersebut.