LG dan Samsung Tantang Kenaikan Biaya Daur Ulang Elektronik di India

Produsen
elektronik
Kedua perusahaan asal Korea Selatan, yaitu LG dan Samsung, telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah India guna mencoba membatalkan aturan baru tentang peningkatan imbalan bagi pengelola sampah elektronik. Perusahaan raksasa ini bersatu melawan regulasi lingkungan negeri itu karena khawatir akan berdampak pada aktivitas bisnis mereka.

Persidangan dari gugatan-gugatan itu direncanakan berlangsung pada hari Selasa (22/4) bersama dengan perkara-perkara lainnya. Perseteruan ini mencerminkan peningkatan ketegangan yang melibatkan beberapa firma internasional serta pihak pemerintahan perdana menteri Narendra Modi mengenai pendekatan mereka dalam hal manajemen sampah.

LG dan Samsung belum memberikan tanggapan atas permintaan keterangan tersebut.
Reuters
Terhadap berita itu, Kementerian Lingkungan Hidup di India pula yang enggan berkomentar.

India merupakan produsen sampah elektronik (
e-waste
) adalah yang terbesar ketiga di dunia sesudah Cina dan Amerika Serikat (AS). Meski demikian, pemerintahan
India
Menyebutkan bahwa baru 43% sampah elektronik di negera itu yang berhasil didaur ulang pada tahun 2024. Sekitar 80% dari industri ini merupakan pelaku pengumpulan barang bekas tidak resmi.

Daikin, Havells India, serta Voltas yang dimiliki oleh Tata, telah mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Modi. Di sisi lain, Samsung dan LG sudah melakukan lobi guna menolak putusan pemerintah India tentang penetapan tarif minimum yang wajib dibayar kepada pengepul daur ulang. Pihak berwenang di India menyatakan bahwa aturan ini penting demi mendorong lebih banyak pelaku usaha resmi masuk ke bidang tersebut dan memperluas investasi pada industri pengelolaan sampah elektronik.

Permohonan hukum LG ke pengadilan tingkat atas di Delhi, meski belum dirilis secara publik namun telah diperiksa.
Reuters
Pada hari Senin (21/4), dinyatakan bahwa ketentuan tentang penentuan harga tidak memperhitungkan fakta bahwa hanya dengan menindas perusahaan dan memberlakukan pajak berdasarkan prinsip ‘si pembuat kerusakan harus membayar’, tujuan pemerintah tak akan bisa diraih.

“Apabila otoritas gagal mengawasi sektor informal, ini merupakan kekalahan bagi pelaksanaan hukum,” seperti tertulis dalam tuntutan LG di mahkamah melalui naskah tebal 550 lembar yang diamati.
Reuters
.

Samsung, melalui dokumen sepanjang 345 halaman mereka, mengklaim bahwa aturan tentang penentuan harga daur ulang limbah elektronik pada dasarnya bukan untuk menjaga lingkungan. Perusahaan tersebut juga menegaskan bahwa kebijakan itu diyakini bakal memberikan efek finansial signifikan terhadap perusahaannya.

Peraturan Terbaru Memberatkan Pengusaha Perusahaan Elektronika

Peraturan terbaru di India mensyaratkan bahwa setiap pengelolaan limbah elektronik harus dilakukan minimal dengan bayaran sebesar 22 rupee (setara Rp 43,58) per kilogram. Industri elektronik memperkirakan aturan tersebut dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional mereka sampai tiga kali lebih tinggi dan merugikan para produsen sementara memberi manfaat kepada industri daur ulang.

Dalam pengajuan ke pengadilan, LG menunjukkan bahwa mereka telah menulis surat kepada pemerintah India pada Agustus 2024. Dalam surat itu, LG menyatakan tarif (daur ulang) yang diusulkan pemerintah India sangat tinggi dan harus diturunkan. Perusahaan elektronik Korsel itu juga seharusnya membiarkan kekuatan pasar menentukan harga.

Samsung mengirim surat ke kantor Modi beberapa waktu lalu, sesuai dengan dokumen persidangan perusahaan. Surat itu mencantumkan klaim Samsung tentang peningkatan harga daur ulang sebesar 5 hingga 15 kali lebih tinggi daripada biaya saat ini.

Menurut perusahaan penelitian Redseer, tingkat daur ulang di India masih berada pada angka yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, tempat tingkat daur ulang mencapai kelipatan lima kali lipatnya. Sementara itu, Tiongkok menunjukkan tingkat pemulihan material dari limbah elektronik sekitar satu setengah kali lebih besar daripada India.

Produsen alat pendingin ruangan India, Blue Star, juga telah mengajukan gugatan yang menantang peraturan tersebut, dengan alasan beban kepatuhan. Hal tersebut tercantum dalam pengajuan gugatan ke pengadilan yang dilihat oleh Reuters.

Johnson Controls-Hitachi telah bergerak untuk menarik gugatannya dalam beberapa hari terakhir tanpa memberikan alasan, berdasarkan pengajuan pengadilan yang dilihat oleh
Reuters
Namun, Blue Star serta Johnson Controls-Hitachi tidak memberikan balasan terhadap permintaan tanggapannya.
Reuters
.