NasDEM Mendorong Bassam-Helmi Atasi Pendidikan di Halmahera Selatan; Akmal: Hilangkan Pungutan Tidak Resmi

, BACAN

Ketua DPD Partai NasDem untuk Halmahera Selatan di Maluku Utara, Akmal Ibrahim, mengkritik bahwa manajemen sekolah-sekolah negeri ( SD hingga SMP ) belum sesuai dengan yang dibayangkan oleh publik sampai saat ini.

Menurunya, terdapat berbagai masalah dalam bidang pendidikan yang perlu dituntaskan oleh pemerintah setempat. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti fasilitas sekolah, perlengkapan pembelajaran, sampai dengan data base para pengajar.

Akmal mengatakan bahwa perlu adanya penyusunan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Halmahera Selatan sehingga dapat ditingkatkan.

Coba bayangkan, ada tempat belajar di mana ukuran ruangan tak cocok dengan banyaknya murid, kadang terlalu besar dan kadang justru kecil sekali.

“Lalu penugasan guru tidak tepat, sebagian besar ditugaskan di Bacan,” katanya pada hari Rabu, 9 April 2025.

Saya rasa hal ini perlu diatur oleh Dinas Pendidikan agar tidak terjadi penurunan mutu pelayanan pendidikan kita.

“Kakau terpuruk, maka berpengaruh pada pertumbuhan SDM anak-anak kita, “sambungnya.

Partai NasDEM sebagai penyokong pasangan Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi), yang berhasil memenangi pemilihan kepala daerah di Halmahera Selatan pada tahun 2024, berencana untuk menggalakkan peningkatan kualitas sistem pendidikan secara efektif.

Satu di antaranya menugaskan guru berdasarkan keperluan masing-masing sekolah.

Karena itu, masih ada banyak sekolah di daerah pedesaan terpencil yang kurang memiliki guru dengan status PNS.

Di samping itu, Akmal juga menegaskan bahwa NasDem akan mendukung Bassam-Helmi dalam upayanya untuk menghapus semua jenis pembiayaan yang ada di sekolah, termasuk SPP serta biaya seragam.

Setelah menghapus semua biaya tambahan, sekolah harus tidak memiliki SPP atau biaya untuk fasilitas dan infrastruktur lainnya. Untuk apa ada Dana BOS jika jenis biaya tersebut masih dipungut?

“Sementara itu, Dinas Pendidikan merupakan OPD yang memiliki alokasi dana paling besar. Untuk belanja wajib, anggaran yang perlu dialokasikan ke sektor pendidikan minimal adalah 20%, namun jumlah tersebut dapat melebihi,” jelas dia.

Mantan Ketua DPRD Halmahera Selatan ini juga berharap Bassam-Helmi lebih tegas terhadap para Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan SMP yang meninggalkan tugas lebih dari satu bulan.

Ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa para kepala sekolah mengutamakan peningkatan kualitas siswa dan guru.

“Bila terdapat kepala sekolah yang tidak menjalankan tugas dengan baik maka akan segera dinilai dan diganti. Selanjutnya, individu yang ditunjuk menjadi kepala sekolah perlu memiliki kompetensi serta memenuhi kriteria,” tandas Akmal. (*)