Prabowo Siapkan Satgas PHK: Tujuan dan Fungsinya

Presiden Prabowo Subianto memberikan indikasi untuk membentuk Satuan Tugas Penghentian Hubungan Kerja atau disebut juga sebagai Satgas PHK. Fokus pokok dari satuan tugas tersebut adalah mencegah pemutusan hubungan kerja dan menjamin bahwa pekerja-pekerjanya yang menjadi korban PHK akan mendapat hak-hak mereka.

Prabowo mengatakan bahwa tim tugas penghapusan kerja akan mencakup berbagai pihak, yaitu pemerintahan, organisasi pekerja, ahli, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Akan tetapi, pimpinan negara belum menentukan rincian tentang penjadwalan pendirian Tim Tugas Peng hapusan Kerja ini dengan lebih spesifik.

“Bila ada pekerja yang ditinggalkan tanpa bantuan, hal tersebut harus menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan secara optimal. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan serta dukungan kepada para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Prabowo pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Bangsa, Selasa (8/4).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pembentukan Satgas PHK telah diusulkan pihaknya sejak lama. Adapun usulan ini telah dibahas secara internal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Oleh karena itu, Yassierli menyebut bahwa pembentukan Satuan Tugas PHK saat ini sudah tak bisa dihindari setelah ada petunjuk dari Presiden Prabowo. Meskipun Yassierli merencanakan untuk segera mendirikan Satgas PHK, dia masih belum bisa menjamin apakah struktur tersebut akan terwujud dalam bulan ini atau tidak.

Meskipun demikian, Yassierli mengatakan bahwa mereka sudah merancang perkembangan lapangan pekerjaan di bidang manufaktur. Profesor dari Institut Teknologi Bandung itu berpendapat bahwa peta tersebut akan jadi bagian utama dalam Tim Tugas Penyelamatan Penghidupan Kerja.

“Sudah kami susun Matriks Risiko Sektor Industri sebagai bagian dari Tim Tugas PHK. Hari ini permintaan terbentuknya tim tugas itu menandai penerapan matriks tersebut,” ujarnya.

Serikat Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengestimasikan bahwa lebih dari 50.000 pekerja berisiko di-PHK hingga akhir semester pertama tahun ini. Hal itu disebabkan oleh dampak penerapan kenaikan tarif impor yang ditetapkan presiden AS Donald Trump sebesar 32% kepada Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal menggarisbawahi bahwa PHK ini utamanya bakal berdampak pada empat industri penghasil barang, yaitu bidang tekstil, alas kaki, peralatan elektronik, serta komponen kendaraan bermotor. Dia menyatakan bahwa alih lokasi pabrik ke negeri-negeri dengan bea masuk yang lebih ringan menjadi penyebab dari pemutusan hubungan kerja di keempat lini produksi tersebut.

“Terjadinya efisiensi tenaga kerja mungkin terjadi serta bisa jadi ada penutupan pabrik. Beberapa pekerja dari perusahaan-perusahaan di bidang itu telah dilibatkan dalam diskusi,” ujar Said.

Kebijakan tariff balasan ini menyebabkan seluruh produk impor yang menuju ke Amerika Serikat terkena beban tambahan. Meski demikian, menurut catatan Departemen Keuangan, beberapa negara justru menerima tingkat tariff lebih ringan dibanding kita, misalnya saja Filipina dengan angka 17%, Korea Selatan di posisi 25% serta India kisaran 26%.

Menurut orang itu, beberapa produsen yang merencanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) mempunyai pabrik di negeri-negeri yang punya tarif perdagangan saling menguntungkan lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Situasi ini semakin rumit karena semua kuota ekspornya dikirim hanya ke Amerika Serikat, sama halnya dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Toshiba Asia Pacific Indonesia serta PT Panasonic Gobel Indonesia.

Efek samping lain dari penerapan tarif balasan adalah perlambatan pertumbuhan produksi. Misalkan, kata Said, ada investasi dari Taiwan di wilayah Brebes, Jawa Tengah yang berniat memperbanyak tenaga kerja sekitar 25.000 orang pada periode mendatang, yaitu perusahaan bernama PT Shyang Yao Fung.

“Bahkan, perusahaan bersangkutan berniat meningkatkan jumlah pekerjanya mencapai sampai 50.000 orang ke depan. Keputusan tariff dari Trump ini bakal menghambat rencana pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, negosiasi ulang dengan pemerintahan AS tentang tariff balasan sangat dibutuhkan, terlebih dalam sektor pembuatan sepatu,” katanya.