Sistem JakOne Mobile Mengalami Gangguan, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Perombakan Tim TI Bank DKI

, JAKARTA

– Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pramono Anung Wibowo telah menghapus jabatan Direktur Informasi Teknologi dan Operasional Bank DKI, yaitu Amirul Wicaksono, sebagai akibat langsung dari masalah pada sistem JakOne Mobile yang terjadi mulai hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025.

Pramono Anung menginformasikan hal tersebut ketika melakukan rapat terbatas bersama Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 8 April tahun 2025.

Pramono Anung juga tidak ragu untuk mengajak kasus itu ke Bareskrim Mabes Polri supaya pelaksanaan aturan terus berlangsung.

Merespon situasi itu, Anggota DPRD DKI Jakarta yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyampaikan penghargaannya atas sikap tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terkait penanganan kasus Bank DKI. Tindakan ini dinilai dapat memulihkan kepercayaan masyarakat lagi pada bank tersebut.

“Saya sungguh menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Gubernur Mas Pram dengan menunjuk langsung Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono. Namun, hal tersebut belum cukup; ia juga perlu melakukan pembersihan dengan mereformasi seluruh tim departemen teknologi dan operasional mereka. Selain itu, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto wajib mendapatkan figur baru sebagai pengganti yang kompeten serta sigap, sebab masalah pada sistem bank ini sangatlah peka,” ungkap Kenneth melalui rilis resmi, Rabu (9/4/2025).

Yang biasa dipanggil Bang Kent mengatakan bahwa masalah pada sistem Bank DKI yang terus-menerus itu, merupakan indikator kelemahan di sistem inti perbankannya serta infrastrukturnya untuk teknologi informasi. Meskipun demikian, Bank DKI baru-baru ini menerima anugerah sebagai pemenang Top Digital Corporate Brand Award 2025, dalam kategori Perbankan dan BUMD dalam acara ‘7th Top Digital Corporate Brand Award 2025’.

Menurut anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut, sistem teknologi yang diterapkan oleh Bank DKI sekarang telah ketinggalan zaman, kurang skalabel serta belum dilengkapi dengan mekanisme pemulihan bencana yang handal. Jika infrastruktur TI mereka benar-benar canggih, mengapa masih ada masalah hingga berlangsung dalam periode panjang, akhirnya merugikan para nasabah?

Menurut Kent, sektor perbankan sangat mengandalkan infrastruktur teknologi yang kompleks. Apabila terjadi kendala pada bagian-bagian ini, misalnya kerusakan server, putusnya kabel jaringan, atau gangguan di pusat data, dapat memicu kesalahan operasional yang panjang-dampak.

Sepertinya Bank DKI belum cukup persiapan dalam menangani gangguan besar, sebaiknya bank memiliki sistem pengelolaan risiko khusus untuk merancang strategi pemulihan dari bencana serta penyiapan keberlanjutan bisnis. Lebih buruk lagi, insiden ini muncul saat banyak nasabah tengah melakukan perjalanan pulang kampung atau berlibur di masa lebaran, periode dimana jumlah transaksi biasanya meningkat drastis. Seharusnya staf TI Bank DKI dapat bekerja ekstra keras agar persoalan ini terselesaikan dengan cepat,” tegas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII tersebut.

Kendala dalam pelayanan Bank DKI tersebut, sebut Kent, merupakan momen penting untuk dievaluasi oleh Bank DKI sehingga mereka tidak hanya fokus pada meraih prestise saja, melainkan juga harus sungguh-sungguh mengembangkan sistem digital yang handal.

“Bank DKI perlu meningkatkan tingkat pertanggung jawaban dengan memperbaiki audit sistem TI-nya serta mengubah metode komunikasi terhadap para nasabah. Harus dihindari situasi dimana banyak nasabah Bank DKI yang beralih ke bank lain karena penarikan massal dana mereka, hal tersebut bisa mencemarkan reputasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta Bpk. Gubernurnya, yaitu Pramono Anung Wibowo. Pertanyaannya adalah bagaimana ibukota dapat berkembang sebagai sebuah kota global jika infrastruktur perbankan lokal belum cukup kuat?” tambah dia.

Di samping itu, Kent juga menuntut kewajiban dari Bank DKI berkaitan dengan masalah para pemegang rekening di Bank DKI yang melakukan pembayaran melalui sistem Kode Respon Cepat Standar Indonesia (QRIS). Saat proses scanning kode tersebut, transaksi tidak segera sukses. Meskipun demikian, saldo mereka berkurang.

“Kemarin terjadi insiden seorang nasabah Bank DKI yang ingin melunasi tagihan makanan di sebuah restoran menggunakan sistem pembayaran QRIS namun gagal, padahal saldo sudah berkurang. Dalam hal ini, Bank DKI wajib bertanggung jawab serta perlu menciptakan saluran spesifik bagi pihak-pihak yang memiliki keluhan berkaitan dengan masalah serupa, termasuk lampiran buktinya. Selanjutnya, dana dari akun nasabah itu harus dikembalikan guna memelihara citra positif dan kepercayaan publik kepada bank tersebut,” jelasnya.

Kent juga menekankan pada pentingnya Bank DKI melaksanakan perawatan sistem secara berkala agar seluruh bagian dari sistem berfungsi optimal. Perawatan pencegahan seperti ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah teknis di waktu mendatang.

“Saat kesalahan tersebut dikarenakan oleh kemampuan sistem yang tak mumpuni dalam mengolah jumlah transaksi besar, perlu dipikirkan peningkatan pada aspek teknologinya. Misalkan saja dengan mempertambahan daya tampung server atau pun mendongkrak efisiensi serta kekuatan pertahanan dan fleksibilitas sistem itu sendiri supaya hal serupa nggak berulang lagi nantinya. Kemudian amat vital pula buat tetap jaga aliran informasi lancar antara bank sama para pemilik rekening demi pastikan persoalan bisa terselesaikan secara sigap,” demikian katanya.